Pada tanggal 20 September 2024, perwakilan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) IKIP Siliwangi mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Inspektorat Jenderal di Hotel Aripan, Bandung. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya nasional dalam memperkuat sistem Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 yang memperbarui dan menyempurnakan aturan sebelumnya, yaitu Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021. Kegiatan Bimtek ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, pemahaman, dan keterampilan Satgas PPKS dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya di lingkungan perguruan tinggi. Seluruh peserta berasal dari berbagai perguruan tinggi di bawah koordinasi LLDIKTI Wilayah IV Jawa Barat dan Banten, termasuk dari IKIP Siliwangi yang turut aktif berpartisipasi dalam seluruh rangkaian kegiatan.
Bimtek dibuka dengan sambutan dari perwakilan LLDIKTI Wilayah IV, yang menekankan pentingnya percepatan pembentukan dan penguatan Satgas PPKPT di setiap kampus. Hal ini sejalan dengan Amanat Pasal 101 Permendikbudristek PPKPT, yang menyebutkan bahwa setiap perguruan tinggi yang belum membentuk Satgas wajib membentuknya paling lambat enam bulan setelah peraturan tersebut diundangkan, yaitu paling lambat 14 April 2025.
Materi inti disampaikan oleh narasumber dari Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek, yakni Nurreka Wati (Auditor Ahli Madya) dan Moch. Bambang Sulistyo (Auditor Ahli Pertama). Keduanya memberikan paparan mendalam mengenai kebijakan, struktur kelembagaan, dan mekanisme kerja Satgas PPKPT. Salah satu poin penting yang dibahas adalah perubahan jumlah keanggotaan Satgas yang sebelumnya terdiri dari lima orang menjadi minimal tujuh orang, dengan perwakilan dari unsur dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
Selain membahas kebijakan nasional, narasumber juga menyoroti pentingnya pendekatan berperspektif korban (victim-centered approach), yaitu menempatkan keselamatan, kenyamanan, dan kerahasiaan korban sebagai prioritas utama dalam setiap tahapan penanganan kasus kekerasan di kampus. Mekanisme pelaporan, verifikasi awal, investigasi, pemberian sanksi, hingga pemulihan korban dijelaskan secara sistematis agar Satgas dapat bekerja sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan non-diskriminasi. Selama kegiatan berlangsung, suasana diskusi berjalan interaktif. Perwakilan Satgas PPKS IKIP Siliwangi aktif memberikan tanggapan dan bertanya seputar implementasi kebijakan di tingkat perguruan tinggi, terutama terkait strategi internal dalam pencegahan kekerasan berbasis pendidikan karakter, kesetaraan gender, serta penguatan literasi etika kampus. Partisipasi ini mencerminkan komitmen IKIP Siliwangi dalam mendukung terciptanya lingkungan akademik yang aman, berkeadilan, dan inklusif.
Melalui Bimtek ini, Satgas PPKS IKIP Siliwangi memperoleh banyak wawasan baru dan pembaruan kebijakan terkait sistem PPKPT. Pemahaman yang diperoleh menjadi dasar bagi kampus untuk menyusun dan memperkuat kebijakan internal, membentuk mekanisme pelaporan yang ramah korban, serta melaksanakan kegiatan sosialisasi dan edukasi pencegahan secara berkelanjutan.
Kegiatan diakhiri dengan penegasan komitmen bersama dari seluruh peserta untuk mendukung pelaksanaan PPKPT di lingkungan perguruan tinggi masing-masing. Bimtek ini menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa seluruh civitas akademika di bawah LLDIKTI Wilayah IV, termasuk IKIP Siliwangi, siap melaksanakan amanat nasional untuk membangun kampus yang aman, sehat, dan bebas kekerasan.
Adapun ringkas materi dapat diakses melalui laman berikut.
1. Kekerasan Seksual di PT :
2. Konsep dan Pemahaman Kekerasan Seksual : https://l1nk.dev/Fexy4
3. Manajemen Kasus : https://l1nk.dev/55IX5
4. Membangun Kemitraan PPKS : https://l1nk.dev/0vo6N
5. Pencegahan Kekerasan Seksual :